Indonesia masih butuh armada
 JAKARTA (SINDO) – Indonesia membutuhkan 73 unit kapal pengangkut kapal batu bara bulk carriers jenis handymax untuk mengangkut 30% pangsa muatan ekspor komoditas batu bara Indonesia diperkirakan mencapai total 220 juta ton pada tahun ini.


Ketua Bidang Pengembangan Industri Pelayaran Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (INSA) Ibnu Wibowo mengatakan, upaya merebut pangsa ekspor batu bara 30% itu sejalan dengan wacana penerapan kewajiban penggunaan transportasi domestik (domestic transporter obligation/ DTO). Menurut Ibnu,dengan perkiraan ekspor batu bara 220 juta ton per tahunnya, maka ada 66 juta ton yang wajib diangkut kapal nasional setelah kebijakan DTO itu diberlakukan. “Jika menggunakan kapal handymax berkapasitas 50.000 ton, perlu tambahan kapal baru sebanyak 73 unit,” kata Ibnu kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan dengan menggunakan kapal handymax berkapasitas 50.000 ton, setiap armada nasional mampu mengangkut batu bara ekspor dengan trayek Kalimantan–China sebanyak 900.000 ton per tahun. “Implementasi konsep DTO tidak hanya menggairahkan sektor pelayaran, tetapi juga sektor industri galangan nasional karena potensi galangan nasional menerima order pembangunan kapal baru jenis handymax meningkat,” ujar Ibnu yang juga menjabat Presiden Direktur PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PAN). Ibnu menambahkan, pelaku usaha pelayaran nasional terus mengupayakan agar pemerintah memberlakukan kebijakan DTO dengan mengalokasikan barang ekspor sebesar 30% bagi diangkut kapal nasional.

Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan konsep DTO di sektor pengangkutan komoditas batu bara memerlukan komitmen yang kuat dari stakeholders angkutan batu bara, yakni pemerintah dan eksportir batu bara. Sementara itu,Direktur Utama PT Era Indonesia Fortune Paulis A Djohan mengatakan,potensi pangsa muatan ekspor batu bara sangat menjanjikan sehingga sektor pelayaran nasional ditantang untuk merebutnya. “Rebut pangsa dalam negeri untuk membesarkan pelayaran nasional supaya bisa merebut pangsa luar negeri,”katanya. Paulis menjelaskan, selama ini potensi pangsa muatan ekspor dan impor dari Indonesia belum dioptimalkan karena untuk merebutnya dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah.

“Kita butuh political willpemerintah,”ujarnya. DTO adalah kebijakan yang mewajibkan eksportir atau pemilik barang ekspor menyisihkan 30% muatannya untuk diangkut oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan kapal berbendera Merah Putih. Pemberlakuan kebijakan DTO terhadap sektor pengangkutan batu bara ekspor dari Indonesia diperkirakan mampu memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak negara sebesar USD25,64 juta per tahun. Sementara potensi penerimaan negara di luar pajak total mencapai USD1,19 miliar, yakni yang bersumber dari pendapatan biaya angkut yang berhasil diambil dari sebelumnya dinikmati oleh pelayaran asing ke dalam negeri sebesar USD1.086,80 juta.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons positif usulan pemberlakuan DTO untuk komoditas ekspor yang dinilai juga menguntungkan pelaku usaha pelayaran nasional karena peluang investasi di sektor pengadaan kapal semakin besar. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Leon Muhamad mengatakan, usulan itu dapat ditindaklanjuti, apalagi kini instansinya sedang mencari terobosan untuk memperbesar pangsa muatan pelayaran nasional dengan mengincar muatan ekspor.

“Usulan penerapan konsep DTO itu nantinya bisa dibahas pemerintah karena memang kini 90% kegiatan pengangkutan ekspor batu bara nasional masih dikuasai oleh kapal asing,” ungkapnya. (heru febrianto)